Hati-hati Melakukan Marital Rape (Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga), Pelakunya Bisa dilapor ke Polisi

0 184

KOTA BIMA, ntb.tintarakyat.com – Kasus Pemerkosaan lazimnya dilakukan oleh pasangan diluar pernikahan, namun tahukah kita bahwa kasus pemerkosaan juga bisa terjadi dalam rumah tangga?!!.

Marital Rape atau perkosaan dalam rumahtangga (Ilustrasi; lawcorner)

Kasus tersebut dalam istilah hukumnya disebut Marital Rape atau Pemerkosaan dalam rumah tangga. Di Indonesia kasus seperti ini bisa dilaporkan secara hukum merujuk pada UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2018 tercatat ada 195 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilaporkan (Catatan tahunan Komnas Perempuan), namun diyakini bahwa kasus yang terjadi dilapangan sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka laporan dikarenakan para korban mempertimbangkan berbagai hal misalnya keutuhan rumah tangga, sanksi sosial dan kondisi lainnya, terutama pandangan ketimuran yang memberi dogma bahwa posisi kaum perempuan dibawah laki-laki dalam rumahtangga sehingga tak ayal penafsiran tersebut tentu saja menempatkan kaum perempuan dalam keadaan tidak menguntungkan.

Dalam kasus ini pernah melambungkan nama Mansyardin malik yang dilaporkan oleh mantan istri sirinya Marlina Oktaria atas dugaan melakukan penyimpangan seksual. Marlina menyebutkan bahwa dirinya selama menjadi istri siri Mansyardin kerap mendapat perlakukan tak “mengenakan”, demikian dilansir dari rilis media tribunenews edisi selasa 14 September 2021.

Melalui WhatsApp pribadinya, minggu (19/09), Ketua Pokja Komnas Perlindungan Anak wilayah Bima NTB Salmah M. Nur memberikan penjelasan bahwa Perkosaan dalam rumahtangga (Marital rape) yang dimaksud adalah pemaksaan oleh seseorang yang ada didalam rumahtangga terhadap seseorang yang lain dengan cara memaksakan, misalnya suami memaksa istri melayani padahal si istri tengah sakit/ kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan.

Foto ; Salmah M. Nur, Ketua Pokja Komnas anak dan perempuan

Lanjutnya, Hal tersebut dilarang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga pasal 8.

Pasal 8) a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumahtangga tersebut, dan pada pasal 8 Poin b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangga nya salah seorang untuk tujuan komersial dan atau / tujuan tertentu.

Sementara itu untuk wilayah Bima, lanjut Salmah, sebenarnya dirinya pernah mendapat laporan terkait kasus marital rape, namun mereka lebih memilih tidak diproses secara hukum.
” Sebenarnya kasus ini ada namun mereka memilih tidak membawa ke jalur hukum, ” ujar Salmah.

“Namun, jika korban meminta didampingi dalam laporan kasus marital Rape maka saya selaku Ketua Pokja Komnas perlindungan anak dan Perempuan akan memberikan pendampingan dan advokasi hingga mendapatkan keadilan”, tegas wanita yang dikenal aktif di bidang perlindungan anak dan perempuan ini. (TR – W01)

 

 

Slide ADS

iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB iklan NTB iklan NTB iklan NTB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!