Moralitas Pemimpin Kota Bima Merosot Jadi Akar Persoalan Daerah

0 143

 

Oleh : Fiqriawansyah, Ketua FORKOBI Jakarta

KOTA BIMA, ntb.tintarakyat.com – Sekalipun ada kemajuan yang patut dibanggakan, Ketua Forum Kota Bima Jakarta (FORKOBI JAKARTA) menyebutkan masih ada persoalan mendasar Daerah Kota Bima terkait politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Akar dari persoalan tersebut adalah kemerosotan moralitas pemimpin yakni HML.

“Di usia 19 tahun jadinya Kota Bima, pemerintah dan pemimpin Kota Bima diharapkan punya komitmen moral untuk mewujudkan cita-cita Daerah seperti yang diamanatkan para pendiri bangsa,” kata Ketua FORKOBI JAKARTA melalui media TintaRakyat.com pada Rabu, 28, Juli 2021.

Menurut Fiqri, akar permasalahan dari persoalan suatu Daerah terletak pada moralitas para pemimpin. Oleh karena itu, untuk menghadapi persoalan tersebut, perlunya komitmen moral dari para pemimpin pada masing-masing bidang untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Selama kurang lebih 3 tahun Kepemimpinan Lutfi-Feri, menurun capaian dan kemajuan yang diraih Daerah Kota Bima, terutama dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan manusia, kualitas demokrasi, infrastruktur fisik, hingga kontribusi regional dan global” ujar Fiqri.

Dikatakan, sejumlah persoalan fundamental yang menghambat pemenuhan hakikat kemanusiaan dan perkembangan peradaban Daerah Kota Bima meliputi politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya.

“Di bidang politik, komitmen pemimpin politik dan penyelenggara Daerah masih jauh dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi yang substansif, fungsi check and balances lembaga legislatif nyaris tidak ada dan pelemahan kekuatan oposisi di parlemen,” Ujar Fiqri.

Politik Kota Bima, kata Fiqri, sudah tercemar oleh praktek politik yang transaksional dan berorientasi pada kekuasaan semata.

Demikian juga bidang ekonomi, masih ada ketimpangan antara kaya dan miskin serta daerah maju dan terbelakang. Di bidang sosial-budaya, masih minimnya perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal, pemimpin Daerah kurang memiliki komitmen menegakkan konstitusi. (TR-W01)

Slide ADS

iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB iklan NTB iklan NTB iklan NTB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!