Direktur Perumda Kota Bima; UU No 30 Tahun 2020 Memerintahkan Saya Untuk Menjaga Rahasia Dagang Perusahaan

0 810

KOTA BIMA, ntb.tintarakyat.com – Pasca RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Kota Bima pada Kamis kemarin (09/09), serta merespon banyaknya sorotan serta tudingan banyak pihak tentang Perumda Bima Aneka ini. Julhaidin, SE akhirnya angkat bicara.

Baca Juga ;

Soroti Perumda Kota Bima, Ketua FORKOBI JAKARTA Angkat Bicara

Foto; Julhaidin, SE, Direktur Perumda Bima Aneka – Kota Bima

Direktur Perumda Bima Aneka – Kota Bima, Julhaidin SE yang ditemui dikantornya pada jumat tadi (10/09) menjelaskan bahwa RDP tersebut adalah dalam rangka membenahi banyak hal kaitan dengan administrasi dan legalitas.

“Soal tekhnis tidak disentuh karena ranah manajemen,” jelas pria yang diketahui sebagai pendiri dan perintis komunitas Babuju ini.

Menurut Rangga Babuju, panggilan akrab Direktur Perumda Bima Aneka ini, bahwa pengelolaan Perusahaan seperti Perumda ini tidak sama seperti tata kelola OPD. Karena didalamnya, ada manajemen produksi dan pemasaran yang harus dilaksanakan. Ada SOP (Sistim Operasional Prosedur) yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ada Renbis (rencana Bisnis) yang harus menjadi target, sebagai proyeksi bisnis. Dan semua itu tertuang dalam Perwali pengelolaan Aset, Perda Kota Bima nomor 8 dan 9 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal dan Tata Kelola Perumda, Kepmendagri 118 tahun 2017, dan PP 54.

“pastinya dalam pelaksanaan kami merujuk pada  semua aturan tersebut,” paparnya.

Membangun perusahaan apalagi baru beberapa  bulan berdiri, tentu butuh masukan dari berbagai pihak, apalagi ini baru dan ‘pondasi’ nya harus benar-benar kuat. Soal dinamika politik yang berkembang terkait pengelolaan Perumda, syah-syah saja, namun tidak akan sampai mengganggu manajemen operasional yang berjalan. Produksi tetap berjalan dan pemesanan dari konsumen tetap tinggi saat ini, dominan totebag, roastbean coffee dan Parcel Produk Lokal.

Tambahnya lagi, Bicara Perwali yang viral beberapa hari ini pun sebenarnya sudah ada, Perwali Pengelolaan Aset Oleh Perumda, Perwali tentang Ragam Usaha yang dilaksanakan oleh Perumda, Perwali soal Mekanisme tata kelola keuangan.

“Perwali penetapan Gaji Direktur dan Honorarium Dewas memang belum ada, Dan saat ini telah diajukan dan digodok oleh bagian Ekonomi Setda Kota Bima,” ujar Julhaidin.

Sementara saat ini Gaji Direktur dan Honorarium Dewas menggunakan acuan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang Perumda Bima Aneka. Gaji Direktur adalah 2,5 kali gaji pokok karyawan tertinggi, sementara Honorarium Dewas adalah 40% dari Gaji Direktur.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah soal Sewa Kendaraan. Soal ini pihak Perumda sudah konsultasi ke inspektorat, bahwa sewa kendaraan harus rasional, yaitu serendah – rendahnya Rp 250.000 dalam sehari dikali hari kerja.

Lanjutnya lagi menjelaskan, dirinya selalu Direktur bertanggungjawab terhadap mekanisme dan manajemen tekhnis Perumda, sementara soal kebijakan strategi dan keputusan-keputusan yang bersifat internal Perumda ada pada tingkat KPM.

“Soal hasil serta neraca keuangan perusahaan ada pada tingkat RUPS,” jelas Julhaidin.

Sehingga mohon maaf, saya diperintahkan oleh UU no 30 tahun 2020, tentang Rahasia Dagang, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum (lihat Pasal 2 UURD). Dalam UU KIP, pasal 17 huruf b disebutkan juga sebagai informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Demikian juga dalam ketentuan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999, rahasia perusahaan yang merupakan informasi tentang kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Dalam konteks Perumda ini, selaku pelaku usaha djalankan oleh Direksi yang menjalankan day-to-day management atau  tindakan pengurusan sehari-hari (Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75  ayat 1 UUPT, selaku salah satu organ Perumda adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kewenangan untuk itu semua.

Terkait penyertaan modal, lanjut Julhaidin lagi, tentu merujuk kepada Perda nomor 8 tahun 2019  terkait Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bima Aneka. Penetapan dalam  perda tersebut pada Bab III tentang Penyertaan Modal, pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai modal dasar pendirian Perumda Bima Aneka sebesar Rp. 16.000.000.000, (enam belas milyar rupiah), lalu pada pasal 2 menyebutkan penyertaan modal setor untuk pemenuhan modal dasar adalah Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan ditegaskan pada pasal 3 bahwa pemenuhan modal dasar yang tertera dalam pasal 2 adalah paling lambat 2 tahun sejak Perumda Bima Aneka berdiri yang mana pada Perda tersebut yaitu ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2019.

“Tentu saja sesuai Perda no. 8 tahun 2019 ini,  Pemerintah Daerah harus segera memenuhi pemenuhan modal dasar sebesar 4 Milyar paling lambat 2 tahun sejak Perumda berdiri, yang saat ini kami baru menerima 2 Milyar saja, ” tutupnya. (TR – W01)

Slide ADS

iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB iklan NTB iklan NTB iklan NTB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!