BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

0 39

 

Oleh: Zahruddin HMS, SH.

Pilkada terlaksana. Ada yang menilai ada pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistimatis dan Masif). Mau dapatkan keadilan. carinya ke mana? Mahkamah Konstitusi?

Dua belas tahun silam, 2008…. tidak ada aturan TSM di UU Pileg, Pilpres, maupun Pilkada… Bu Khofifah sebagai Cagub Jatim merasakan dan memiliki bukti ada pelanggaran dalam Pilgub Jatim, diistilahkan TSM (Terstruktur… Sistematis… dan Masif). Padahal dalam UU tidak mengenal istilah Pelanggatan TSM… yang ada hanya sengketa hasil pemilihan… gampangnya, pelanggaran perhitungan.

Bu Khofifah dan timnya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi. MK menerima…. MK menyidangkan untuk memeriksa…. MK mengeluarkan Putusan….. TERBUKTI ADA PELANGGARAN TSM…. Sebagian tahapan Pilgub Jatim diperintahkan diulang di beberapa tempat. Pencari Keadilan menemukan keadilan Pilkada di MK.
Semenjak itu TSM adalah norma hukum Pemilu dan masuk sebagai norma di hampir seluruh UU terkait Pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pilkada).
Saya sampai sekarang masih bisa merasakan kebangaan dan kebahagiaan luar biasa atas peristiwa itu. Kenapa? itulah saat pertama saya melihat jubah hakim keadilan substantif.

Era kepemimpinan pak hamdan zoelva sebagai ketua Mahkamah Konstitusi RI, pernah mengeluarkan amar putusan pelanggaran TSM dan mendiskualifikasi bagi calon petahana kota waringin barat kalimantan tengah (Kalteng)

Sekarang gimana?

Sekitar 139 calon kepala daerah seluruh indonesia telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan dimaksud secara keseluruhan bermuara pada dua poin penting yaitu gugatan selisih akhir dan pelanggaran TSM, pun paslon syafa’ad mengajukan gugatan pada pilihan kedua.

Adakah ruang keadilan bisa di raih oleh paslon syafa’ad di Mahkamah Konstitusi…?

Perdebatan ttg materi gugatan paslon syafa’ad kemeja Mahkamah Konstitusi akan di terima ataukah di tolak lalu kemudian akan berakhir di tong sampah…..?
Bagi KPU dan pihak IDP tetap berkeyakinan bhw materi gugatan oleh paslon syafa’ad terhadap sejumlah kewenangan MK sesuai amanat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 6 tahun 2020 tentang selisih hasil akhir maka gugatan paslon syafa’ad pasti di tolak.

Ruang Pelanggaran TSM sebagaimana gugatan yang sdh diajukan oleh paslon syafa’ad melalui kuasa hukumnnya berkeyakinan bhw keadilan substantif akan berpihak pada paslon syafa’ad dan palu majelis Mahkamah konstitusi akan berakhir dg amar putusan mendiskualifikasi paslon IDP dan mengakhiri seluruh proses sengketa di MK.

Putusan hakim MK akan mengeluarkan putusan penolakan gugatan paslon syafa’ad dan memenangkan paslon IDP , ataukah menerima gugatan paslon syafa’ad atas dasar majelis hakim berkeyakinan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) di seluruh wilayah hukum pilkada Kabupaten Bima dg amar putusannya berujung pada diskualisfikasi bagi paslon IDP dan memenangkan paslon syafa’ad sebagai paslon yang akan memenangkan PILKADA kab bima tahun 2020.

Pilihan menempuh jalur perkara melalui jalur TSM di Mahkamah Konstitusi adalah pilihan sulit dan berat utk di lalui karena paslon syafa’ad disamping harus mampu menghadirkan data yang valid dan bis adi pertanggung jawaban akan tetapi harus mampu memberikan keyakinan bagi majelis Mahkamah yang mengadili perkara.

Sebagai pejuang SYAFA’AD, pada momentum ini di hadapan pada dua pilihan yaitu menang ataukah kalah.
Jika pilihannya menang maka hrs mampu menghadirkan data valid tapi jika pilihannya menerima kekalahan maka cukup dengan diam tanpa terlibat secara maksimal mengungkap kecurangan TSM di sekitar kita.

Selanjutnya, kini nasib rakyat dan daerah ada pada tangan anda sendiri.

(Redaksi TR NTB)

Slide ADS

iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB
iklan NTB iklan NTB iklan NTB iklan NTB

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!